Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh Dalam Memberikan Pelayanan Guna Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial

Di era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan kerja menjadi semakin meningkat dan komplek terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asian (MEA), Globalisasi dan perdagangan bebas serta berkembangnya issu Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah-langkah strategis dan sinergis sebagai upaya untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan, sehingga meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelesaian perselisihan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Fungsi dari pemerintah itu sendiri yaitu memberikan pelayanan, menetapkan kebijakan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan menyelenggarakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam memberikan pelayanan guna penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja pada Provinsi Aceh dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, penentuan informan menggunakan purposive sampling, Teknik Pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Disnakermobduk Aceh dalam memberikan pelayanan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan menyediakan SDM yang membidangi mediasi, dan sangat ditentukan oleh peran Disnakermobduk Aceh menyediakan pelayanan dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi. Disnakermobduk Aceh harus menciptakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih, sehingga hubungan antara kedua belah pihak dapat terjalin kembali dengan baik. Hambatan yang dihadapi Disnakermobduk Aceh adalah faktor eksternal yaitu Kurangnya input informasi mengenai regulasi ketenagakerjaan oleh pihak berselisih, Tidak ada I’tkat baik dari pihak yang berselisih. Sedangkan faktor internal: Kurangnya SDM yang membidangi mediasi, dan sarana dan prasana. Disarankan kepada Disnakermobduk Aceh agar dapat menjunjung tinggi sikap profesionalitas. Disarankan kepada Kepala Disnakermobduk Aceh agar dapat memenuhi sarana dan fasilitas yang kurang memadai dan kepada pihak berselish agar dapat mempelajari regulasi ketenagakerjaan, agar mudah dan terhindar dari perselisihan hubungan industrial.