Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang dibuat pemerintah untuk mendukung terwujudnya good governance. SAKIP membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun penerapan SAKIP pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dianggap belum optimal, salah satu SKPA yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh memperoleh predikat B dalam retang waktu tahun terakhir, dimana hal ini menunjukkan tidak adanya usaha dan upaya untuk melakukan perbaikan dan pengoptimalan untuk penerapan SAKIP secara 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SOP SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dam untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penilaian SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, verifikasi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penerapan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sudah sesuai dengan SOP yang dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dengan penilaian evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh yang selalu mendapatkan nilai baik dalam tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh mendapatkan nilai 69.60. Akan tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh di dalam penerapan Sakip masih terdapat hambatan yang datang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh mengalami hambatan rendahnya motivasi staf akibat kurangnya sistem rewarding, rendahnya kualitas SDM karena minimnya pelatihan, keterlambatan dalam mengungah dokumen terkait ke website resmi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh.