Hak Ḥaḍānah (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2019-2021)

Perebutan hak asuh anak dapat bervariasi di berbagai daerah, disebabkan oleh perbedaan masalah umum yang memicu perselisihan tersebut. Situasi yang kompleks ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan kebijakan hukum, dinamika hubungan keluarga, dan kepentingan anak yang beragam. Baik dalam UU Perkawinan maupun Kitab Hukum Islam (KHI). Menurut Kitab Hukum Islam (KHI), hak asuh anak tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan apa yang disebutkan dalam literatur hukum Islam atau fiqih. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan ketika terjadi perceraian anak yang belum berusia 12 tahun pemeliharaannya ditanggung oleh ibu dan biaya ditanggung oleh ayahnya, dijelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, baik saat perkawinan berlanjut maupun jika terjadi perceraian. Hak ḥaḍānah juga diatur dengan berlandaskan pada kepentingan anak, dan Pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan putusan terkait perselisihan hak asuh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim yang memutusakan perkara ḥaḍānah di kedua Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa. Pengumpulan data juga melibatkan analisis putusan terkait kasus hak ḥaḍānah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam implementasi hak ḥaḍānah antara Takengon dan Langsa. Faktor-faktor seperti norma budaya, sistem hukum yang berlaku, dan dukungan sosial memainkan peran penting dalam penentuan hak ḥaḍānah di kedua daerah. Namun, keputusan hakim di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Langsa tetap melihat siapa yang dapat dipercaya terhadap kepentingan anak.