Perumahan Prajurit Sebagai Rawatan Kedinasan Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian Di Asrama TNI Keraton)

Rumah negara merupakan rumah dinas yang diperuntukkan kepada Prajurit TNI yang masih aktif. Namun dalam hal ini, rumah negara di lingkungan TNI khususnya di Asrama TNI Keraton Banda Aceh terdapat beberapa keluarga Purnawirawan yang masih menempati bangunan Asrama. Rumah negara di lingkungan TNI ini awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan para prajurit TNI yang masih aktif. Perubahan penggunaan rumah negara tersebut karena ditempati oleh keluarga purnawirawan TNI menandakan kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap peraturan yang mengatur penggunaan rumah negara di lingkungan TNI. Tujuan penelitian yang penulis maksudkan yaitu untuk menentukan norma hukum, dan menjelaskan praktek tentang pemanfaatan di Asrama TNI Keraton Banda Aceh menurut perspektif Milk al-daulah. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, jenis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa, pemanfaatan rumah negara ini tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, seharusnya rumah negara di lingkungan TNI diperuntukkan kepada prajurit aktif yang masih berdinas di wilayah teritorial Kodam Iskandar Muda. Sesuai aturan, prajurit TNI yang diberhentikan tidak hormat atau melanggar larangan penghunian rumah negara harus meninggalkan asrama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Sebaliknya, prajurit TNI yang dipindahkan ke daerah lain, diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atau telah pensiun harus meninggalkan Asrama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya pencabutan Surat Izin Penghunian. Dari hasil penelitian ini pemanfaatan rumah negara sebagai rumah tinggal bagi purnawirawan TNI adanya perbedaan yang jauh antara konsep hukum dan fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan rumah negara yang dilakukan oleh purnawirawan TNI di Asrama TNI Keraton bertentangan dengan konsep hukum yang telah di tetapkan di dalam perundang-undangan.