Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di Kip Kota Banda Aceh (Analisis Maqashid Syari`Ah)

Hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif terdapat pada UU No. 7/2017, kemudian ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menambah syarat bagi mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif. Dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi memerlukan kekuasaan lembaga negara lainnya untuk menindak lanjuti suatu putusan. Maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya dapatlah dirancang teknik, strategi serta peraturan pelaksana untuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif. Selanjutnya, penelitian ini melakukan analisis Maqashid Syariah bagaimana maksud dan sasaran dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 sehingga mampu memberikan kemaslahatan atau tidak. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota legislatif di KIP Kota Banda Aceh, kedua mengkaji bagaimana analisis Maqashid Syariah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang hak mantan terpidana pada pencalonan anggota Legislatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian, KIP Kota Banda Aceh implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi kemudian ada dalam proses tahapan pencalonan anggota legislatif, terdapat tiga tahapan proses pendaftaran anggota legislatif. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kemaslahatan bagi umat, sebab dalam putusan tersebut mengharuskan bagi bakal calon mantan terpidana memenuhi syarat yang ketat sehingga dalam pemilihan akan menjadi lebih selektif dan kompetitif demi kemaslahatan dan menjaga konstitusi tetap berlaku, sehingga diharapakan menghasilkan orang-orang jujur,bersih, adil dan berintegritas untuk menjadi anggota legislatif dan mampu memberikan kemaslahatan kepada umat.