Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pariwisata halal Menurut Al-Siyasah Al-Syar’iyyah (Studi penelitian di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah di tingkat desa. Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 67 yakni Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul,adat istiadat,dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Begitu juga dengan peraturan tentang wistawan yang hendak menikmati keindahan alam yang ada di Aceh. Namun kebanyakan dari mereka mayoritas wisatawan asing. Kedatangan mereka tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pariwisata. Wisatawan tersebut telah melanggar ketentuan dan bercampurnya budaya Asing dengan budaya Masyarakat Sekitar. Melihat hal demikian menjadi kekhawatiran sendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat lokal Lhoknga. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan pariwisata halal dikawasan pantai Lhoknga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pemerintahan Gampong Mon Ikeun sudah membuat peraturan atau qanun Gampong tentang pariwisata akan tetapi qanun tersebut masih dalam tahapan finalisasi. Meskipun demikian setelah mendapatkan balasan tentang qanun tersebut pemerintah gampong akan melakukan penempelan di tempat umum dan juga mensosialisasikannya kepada masyarakat luas. Dari pihak home stay dan pelaku usaha meski belum adanya peraturan khusus dari Gampong mereka tetap memberitahukan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam dan Qanun Pariwisata yang ada di Aceh. Adapun kesimpulannya adalah pemerintah desa saat ini tidak bisa melakukan penindakan lebih lanjut terkait qanun pariwisata yang sudah dirancang karna masih belum selesai dari pihak kabupaten. Dalam hal ini keberadaan qanun nomor 8 tahun 2013 pasal 6 mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam hal pariwisata sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa.