Konsep Kementerian di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori Wizarah Tafwidl (Analisis Teori Wizarah Tafwidl Imam Al-Mawardi)

Menteri negara adalah pejabat negara pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Akan tetapi jika ditinjau dengan konsep Wizarah Tafwidl dengan konsep kementerian belum diketahui dengan jelas bagaimana konsep antar dua konsep ini serta ini bahwasanya apakah relevan digunakan pada konsep kementerian di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kementerian di Indonesia, dan bagaimana relevansi dengan konsep Wazir Tafwid menurut Imam Al-Mawardi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yaitu melalui studi perpustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini kementerian di Indonesia hanya memiliki satu konsep kementerian yang tergabung dalam satu kabinet yang dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara dan juga pemerintahan. Sesuai tugas dan tanggungjawabnya ada 3 kelompok bagian kementerian yang termasuk memiliki relevansi dengan dalam Wizarah Tafwidl yaitu, kementerian negara yang merupakan kelompok pertama atau kelompok 1, kelompok II yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya, kementerian ke IV yang termasuk pada Wazir Tafwidl yaitu menteri koordinator. Dan terakhir kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kelembagaan Kementerian Negara telah di atur secara yuridis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang kementerian negara. Dan pada konsep Wizarah Tafwidl dengan konsep kementerian di Indonesia terdapat relevansi pada bagian tugas dan tanggungnya dalam mengurus pemerintahan