Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayana Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban terutama kasus kekerasan seksual kurang mendapat perhatian. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap anak korban kasus pedofilia telah diatur dan diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi hak keberlangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa deskriminasi. Tujuan pada penelitian ini adalah 1) Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA terhadap korban tindak pidana pedofilia ditinjau menurut viktimologi; 2) Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi UPTD PPA Aceh dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pedofilia. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris. Sumber yang peneliti gunakan demi memperoleh data yang krdible yaitu melalui sumber data primer dan sekunder. Seluruh perolehan data selanjutnya akan diklasifikasikan dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukka UPTD PPA dengan dilandaskan Undang-Undang tentang TPKS Pasal 76 ayat (3) diharuskan: 1) Menyelenggarakan penanganan; 2) Perlindungan korban; Memfalitasi Pemberian layanan kesehatan; 3) Memfasilitasi pemberian layananan penguatan psikologis; 4) Memfalitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan sosial, dan reintregrasi sosial. UPTD PPA melaksanakan sistem layanan yang meliupti: 1) Pengaduan Masyarakat; 2) Penjangkauan Korban; 3) Pengelolaan Kasus: 4) Penampungan Sementara; 5) Mediasi; 6) Pendampingan Korban. Kendala yang dialami yaitu: 1) Tidak adanya dukungan dari keluarga; 2) Anak tidak mampu memberikan keterangan; 3) Keterangan anak yang tidak konsisten: 4) Tekanan dari pihak pelaku. Kondisi-kondisi tersebut menjadi hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini kemudian memeperlambat proses yang dilaksanakan dan memberikan hasil yang tidak optimal dalam penanganannya.