Praktik Penguasaan Lahan Absentee Serta Dampak Pengelolaannya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)

Kecamatan Lhoknga mempunyai lahan pertanian yang cukup subur dan masyarakat menjadikan sebagai sumber pencaharian. Akan tetapi pada praktiknya terdapat kegiatan penguasaan lahan absentee yang belum sesuai dengan hukum yang ada dan menimbulkan dampak terhadap pengelolaannya, seperti larangan memiliki lahan pertanian absentee yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Lahan dan Pemberian Ganti Kerugian. Ketentuan mengenai pengelolaan lahan Absentee terdapat dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik penguasaan lahan absentee, bagaimana dampak apa yang ditimbulkan dari pengelolaan lahan absentee di Kecamatan Lhoknga dan bagaimana penguasaan lahan absentee di Keacamatan Lhoknga ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan mengkaji hukum terhadap penerapan ketentuan hukum dalam setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pengimplementasian aturan-aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik sehingga masih banyak lahan di Kecamatan Lhoknga yang berstatus absentee. Praktik penguasaan lahan absentee masih banyak terjadi sehingga menimbulkan dampak dalam penggarapan lahan yang dapat merugikan salah satu pihak, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi sehingga kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan pengimplementasian aturan pada masyarakat Lhoknga belum terlaksana dengan sepenuhnya.