Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Barat Daya)

Disabilitas adalah ketidak seimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial. Penyandang disabilitas tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia yang tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga sering hak-hak merekapun terabaikan. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu. Undang-Undang tersebut menjalaskan bahwa penyandang disabilitas dapat dipastikan mendapatkan hak yang sama. Di Kabupaten Aceh Barat Daya jumlah partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu 2019 sudah sangat meningkat dengan presentase 88% dibandingakan dengan Pilkada 2017. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya pada pemilihan umum 2019 dan apa saja tantangan yang muncul pada pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini di temukan bahwa upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat disabilitas dan pendataan khusus penyandang disabilitas cukup berdampak pada keberhasilan pemilu 2019. Tantangan yang dialami dalam pemenuhan ini adalah kurangnya fasilitas yang disediakan dan tidak menyeluruhnya sosialisasi yang diberikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tinggi rendahnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya disebab karena belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya. Kurang optimalnya kerja KIP dilapangan, baik dalam hal sarana dan prasarana. Kurangnya fasilitas yang tersedia di TPS juga menjadi tolak ukur jumlah pratisipasi politik penyandang disabilitas. Banyak masyarakat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak memungkinkan untuk datang ke TPS dikarenakan kurangnya fasilitas dan aksebilitas yang tersedia.