Bentuk Implementasi Tiga Regulasi Terkait Peradilan Tata Usaha Negara Ditinjau Menurut Asas Konflik Dan Siyasah Tasyri’iyyah (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh)

Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengalami dua kali perubahan yaitu pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk implementasi tersebut pada PTUN Banda Aceh, apakah bentuk implementasi regulasi tersebut sudah sesuai dengan asas konflik norma dan siyasah tasyri’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa implementasi regulasi tersebut pada PTUN Banda Aceh dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, misalkan dalam urusan hukum beracara pedoman yang dipakai yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, untuk urusan struktur organisasi seperti merekrut hakim, panitera dll itu memakai undang-undang pembaruan yang terbaru. Kedua, tinjauan asas konflik norma terhadap implementasi regulasi tersebut pada PTUN Banda Aceh sudah sesuai dengan asas lex posterior legi priori dimana asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Ketiga, tinjauan siyasah tasyri’iyyah terhadap implementasi regulasi tersebut pada PTUN Banda Aceh sudah relavan dengan penyelesaian ta’arudh adillah yang menggunakan metode al-jam’u wa al-taufiq yaitu mengkompromikan undang-undang tersebut dengan membagi bagian umum dan bagian khusus