Penerapan Asas Hukum Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Kepada Korporasi (Analisis Terhadap Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Kegiatan-kegiatan korporasi yang tidak produktif bisa mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Melalui Pasal 2 Undang-Undang PPLH ditetapkan tentang asas pencemar membayar (polluter pays principle). Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana penerapan asas pencemar membayar (polluter pays principle) kepada korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, bagaimana keterkaitan asas pencemar membayar dengan beban pembuktian dan tanggung jawab korporasi, dan bagaimana penerapan asas pencemar membayar ditinjau menurut perspektif perlindungan lingkungan dalam hukum Islam? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan conceptual approach dan legal approach. Adapun janis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa penerapan asas hukum pencemar membayar (polluter pays principle) pada korporasi menurut Pasal 2 Undang-Undang PPLH dilakukan melalui proses gugatan pada pengadilan dari pemerintah, kelompok masyarakat atau organisasi lingkungan hidup. Gugatan ganti rugi termasuk gugatan perdata bukan pidana. Asas pencemar membayar (polluter pays principle) punya keterkaitan dengan beban pembuktian (burden of proof) dan tanggung jawab (liability) korporasi. Keterkaitannya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 90, Pasal 91, serta Pasal 92 Undang-Undang PPLH, yaitu adanya hak bagi pemerintah, masyarakat, serta organisasi lingkungan hidup menggugat korporasi secara perdata. Beban pembuktian ditetapkan pada masing-masing penggugat. Adapun tanggung jawab suatu korporasi adalah menjalankan putusan hakim untuk mengganti rugi dan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diperintahkan hakim. Penerapan asas pencemar membayar dan polluter pays principle terhadap koorporasi ditinjau puserspektif perlindungan lingkungan hidup dalam hukum Islam sesuai dengan alspek kebijakan hukum (legal policy atau siyasah qanuniyyah), sesuai dengan penerapan sanksi hukum (punishmant atau uqubah), serta sesuai dengan aspek pemeliharaan lingkungan hidup (hifz al-bi’ah).