Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Islam

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian anak ini dapat dikategorikan 2 bagian yaitu anak angkat dan anak kandung. Akan tetapi, banyak permasalahan pengangkatan anak di Banda Aceh yang bertujuan mengangkat anak terutama pegawai negeri sipil tidak hanya karna ingin memiliki anak atau membantu anak dan memberi kasih sayang, namun dikarenakan ada tunjangan PNS. Sehingga menimbulkan permasalahan faktor orang tua angkat memasukkan anak angkat sebagai penerima tunjangan anak pegawai negeri sipil dan tinjauan Hukum Islam terhadap anak yang dijadikan sebagai anak kandung didalam administrasi negara. Tujuan penelitian skiripsi ini untuk mengetahui faktor anak angkat sebagai penerima tunjangan pegawai negeri sipil dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap anak angkat yang dijadikan sebagai anak kandung didalam administrasi Negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, faktor anak angkat sebagai penerima tunjangan anak pegawai negeri sipil dikarenakan tidak mempunyai keturunan, ekonomi orang tua kandung, mendapatkan uang lebih dan demi kesejahteraan si anak. Dalam tinjauan Hukum Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mengangkatat anak. Akan tetapi, memasukkan anak ke dalam daftar gaji yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Pengangkatan anak untuk mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji hal ini dibenarkan dengan syarat yang dibernarkan oleh hukum atau secara legal formal.