Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)

Pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika, merupakan dasar yang kuat mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana peredaran narkotika. Akan tetapi, berdasarkan data awal penelitian, menujukkan adanya peningkatan kasus pengenai Peredaran Nakorika yang terjadi di kota Subulussalam. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Polres Subulussalam. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk peredaran narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam, bagaimana peran Polres Kota Subulussalam terhadap tindak pidana peredaran narkotika, serta Apa saja hambatan penegakan hukum oleh Polres Subulussalam dalam memberantas tindak pidana narkotika. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu Statue Approach, conceptual Approach, dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk peredaran narkotika di Subulussalam yang dilakukan oleh pengedar yang hanya sekedar transit, beberapa bentuk peredaran yang dilakukan diantaranya, peredaran narkotika menggunakan mobil rental, truk, atau mobil tangki, dengan modus, narkotika di kemas dengan rapi lalu diedarkan menggunakan truk pengangkut bahan pangan atau sejenisnya. Langkah yang dilakukan oleh Setresnarkoba di Kota Subulussalam dalam menangani kasus peredaran gelap narkotika, yaitu dengan membentuk tim yang bergerak di lapangan, tim ini bertugas melakukan pemetaan dari 5 Kecamatan, selanjutnya dipetakan menjadi lebih kecil lagi menjadi 84 desa, hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih cepat tentang pergerakan dari para pengedar narkotika di Kota Subulussalam, Selain itu Polres Kota Subulussalam juga bekerja sama dengan 5 Polsek, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti ulama, dan orang yang dituakan. Terdapat hambatan internal dan eksternal yang di alami oleh Polres Subulussalam dalam menjalankan tugasnya, hambatan internal diantaranya kurangnya sumber daya manusia dan kuranganya anggaran, sedangkan hambatan eksternal adalah kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat.