Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.Bna

Sanksi pidana ditujukan kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana. Adapun sanksi pidana liwath terdapat dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, yang diancam dengan ‘uqubat ta’zir paling banyak seratus kali cambuk. Sanksi tersebut bertujuan agar seseorang tidak mengulangi suatu tindak pidana. Namun, terdapat kasus jarimah liwath yaitu hubungan seksual dengan sesama jenis yang melakukannya berulang kali tetapi baru satu kali diadili di kota Banda Aceh. Rumusan masalah skripsi ini ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terberat padahal pelaku jarimah liwath baru satu kali diadili dan mengapa aparat penegak hukum tidak menggunakan Pasal 65 KUHP kepada pelaku liwath yang berulang kali. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan pada dokumen perkara pada putusan nomor 15/JN/2018/Ms.Bna. Serta menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, dan data disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan yaitu: Walaupun terdakwa baru satu kali diadili di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Namun perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan; dan yang meringankan terdakwa yaitu: Terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, aparat penegak hukum khususnya jaksa sebagai penuntut umum sebelumnya sudah menerima BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari penyidik, didalam BAP tersebut Pasal yang disangkakan oleh penyidik tersebut tidak memuat Pasal 65 KUHP melainkan menyangkakan pelaku dengan Pasal 63 yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang humum jinayat dan kurangnya bukti untuk mendakwakan terdakwan dengan Pasal 65 KUHP.