Analisis Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall

Belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan akibat sampah plastik, yang menjadikan bangsa ini penyumbang sampah plastik kelima terbesar didunia setelah China, Amerika Serikat, India, dan Brasil. Penggunaan kantong plastik yang berlebihan masih menjadi masalah atas timbulnya limbah plastik di Kota Banda Aceh, guna memaksimalkan upaya pengurangan sampah oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall, maka dilakukan penelitian secara mendalam dengan alasan sampah plastik yang dihasilkan supermarket, swalayan, dan mall masih menjadi satu masalah besar di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Walikota Banda Aceh dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall serta untuk mengetahui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall dilihat dari perspektif Maqasid Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Disebut juga penelitian hukum dokrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik eksplorasi dan observasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Walikota Banda Aceh dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall ialah memberikan arahan terhadap dinas terkait untuk dapat melaksanakan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik. Selanjutnya Walikota juga berkewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, seperti penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan sementara izin terhadap pelaku usaha tersebut. Dilihat dari perspektif Maqasid Syariah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall ialah tercapainya kemaslahatan bersama serta mengetahui cara penanganan sampah yang baik dan terjaganya lingkungan agar tetap bersih, sehat dan aman, sesuai dengan indikator pada Maqasid Syariah dalam Islam.