Sistem Penetapan Dinas Luar (DL) Pada Pengawasan dan Evaluasi Proyek PUPR Kota Banda Aceh Yang Dilakukan Auditor Internal Menurut Konsep Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl

Dalam konsep akad ijārah ‘ala al-‘amāl penetapan sistem kerja harus dilakukan dengan jelas bentuk jasanya seperti spesifikasi pekerjaan dan juga upahnya. Dalam sistem kerja pemerintah ditetapkan standar kualifikasi dan kinerja seperti sistem kerja auditor internal untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja kontraktor proyek pemerintah dalam bentuk dinas luar (DL), harus sesuai dengan aturan dan penetapan kerjanya. Permasalahan penelitian yaitu kriteria kualifikasi auditor internal yang ditetapkan untuk kegiatan dinas luar (DL) dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh, standar persyaratan yang harus dimiliki oleh auditor internal dan perspektif ijārah ‘ala al-‘amāl terhadap penetapan auditor internal pada dinas luar (DL). Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa sistem penetapan dinas luar (DL) pada pengawasan dan evaluasi proyek PUPR Kota Banda Aceh yang dilakukan auditor internal didasarkan pada ketentuan Kementerian PU, yaitu setiap auditor internal harus melakukan pengawasan dan evaluasi melalui proses kualifikasi standar persyaratan yang ditentukan oleh dinas PUPR. Ketentuannya bahwa auditor internal yang ditunjuk harus merupakan lulusan teknik, memiliki pengalaman yang cukup, serta memiliki skill sesuai dengan bidang yang akan diawasi. Auditor internal yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak perjanjian bersama serta turut memperhatikan rencana kegiatan proyek. Kinerja auditor internal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan proyek serta berlakunya absensi setiap harinya. Hal ini dinilai sudah sesuai dengan konsep ijārah ‘ala al-‘amāl yang mengharuskan pihak pekerja harus mengikuti standar yang telah ditetapkan pemerintah yang merupakan pemilik proyek yang di bawah pengawasan Dinas PUPR yang didelegasikan kepada pihak auditor internal untuk melakukan fungsi pengawasan dengan baik.