Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Dalam setiap pernikahan pasti didalam rumah tangga ada kalanya mengalami masalah, ada kala masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan ada juga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Maka jalan satu-satunya untuk permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik adalah melalui perrceraian. Perceraian ada terdiri dari 2 jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam setiap perceraian setiap suami berhak untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik berupa nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah hadhanah. Dalam menuntut haknya sang istri yang dicerai mendapatkan perlindungan dari aturan yang terdapat dalam PERMA No 3 Tahun 2017 serta di akomodir oleh SEMA No 2 Tahun 2019 pada perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap pemenuhan hak perempuan pada perkara perceraian. Dalam islam juga diatur bahwa setiap suami yang menceraikan istrinya berhak untuk memberikan hak istrinya seperti yang tertera dalam QS. At-Talaq ayat 1-6. Metode yang diambil dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dan studi lapangan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada istri dan anaknya, nafkah mut’ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera.