Implementasi Hak Penyandang Disabilitas Sebelum Memperoleh Hak Pilihnya di KIP Aceh Tengah Tinjauan Siyasah Syar’iyyah

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak memilih, dengan syarat sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah kawin, hak tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Hak memilih bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dimana salah satunya disebutkan bahwa hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Oleh karenanya penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi hak penyandang disabilitas sebelum memperoleh hak pilihnya di KIP Aceh Tengah, sehingga yang dijadikan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apa dasar hukum KIP Aceh Tengah dalam memenuhi hak disabilitas. Kedua, bagaimana implementasi pemenuhan hak disabilitas dalam memperoleh hak pilihnya oleh KIP Aceh Tengah. Ketiga, bagaimana analisis hukum islam terhadap pemenuhan hak disabilitas dalam memperoleh hak pilih oleh KIP Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kajian penelitian lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research). Dengan jenis penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa: Pertama dasar hukum KIP untuk memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kedua, bentuk implementasi KIP Aceh Tengah dalam memberikan hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah: memberikan akses, Ketiga, analisis hukum islam terhadap pemenuhan hak disabilitas, bahwa setiap orang yang sudah dibebani hukum maka adanya kesamaan hak. Dimana hak kesetaraan tersebut telah di atur salah satunya dalam surat ‘Abasa.