Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)

Penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi jika terus dibiarkan berlanjut maka akan memberi kesan seolah-olah itu adalah perilaku yang biasa saja dilakukan oleh oknum yang terlibat. Padahal perbuatan tersebut jelas melanggar norma etika yang berlaku. Oleh karena itu perlu dicari solusi yang tepat guna mengatasi masalah ini dan mencegah penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar upaya ini berhasil partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi sangat diperlukan, sehingga pelanggaran semacam ini tidak lagi dapat dijadikan kebiasaan oleh oknum yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi serta menelusuri sanksi yang diterapkan bagi pelaku tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi terkait dengan ketiadaan regulasi yang merinci tindakan ini, sehingga penegakan hukum mengandalkan peraturan-peraturan yang ada di berbagai instansi terkait. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi di Kota Banda Aceh hanyalah berupa sanksi berdasarkan pelanggaran kode etik, seperti teguran atau peringatan atau penarikan pada kendaarannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai pelanggaran etika yang perlu mendapat perhatian serius.