Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam merupakan salah satu desa dengan potensi wakaf produktif yang berkembang. Terkait dengan persoalan wakaf produktif, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, mengatur bahwa Harta benda wakaf sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 terdiri, dari harta benda wakaf yang berupa benda bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Adapun permasalahan pada skripsi ini ialah bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf dan bagaimana penerapan dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Beurawe. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan wakaf produktif dan juga implementasi dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Beurawe. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa di Desa Beurawe memiliki banyak titik wakaf produktif salah satunya rumah sewa yang dikelola oleh nadzir dan hasilnya untuk kemaslahatan umat dan rumah peribadatan yaitu masjid dan di Desa Beurawe menerapkan prosedur wakaf seperti semestinya sesuai dengan norma hukum. Namun, masih adanya kendala kendala dalam penerapan wakaf produktif tersebut.