Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Gampong oleh Tuha Peut menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen)

Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat Tuha Peut diartikan sebagai unsur pemerintahan gampong/desa yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Tugas dan fungsi Tuha Peut juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 tentang lembaga adat yang salah satunya membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) juga melakukan pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Pada penelitian ini penulis meneliti kasus di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireun. Pada Gampong tersebut terjadi pemberhentian seorang Tuha Peut oleh Bupati Bireun yang merupakan suatu imbas dari adanya kasus korupsi dana desa dan alokasi dana gampong pada anggaran tahun 2018, yang dilakukan oleh Geuchik Ruseb Ara pada tahun 2018 yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintahan Gampong oleh Tuha Peut menurut Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintahan Gampong oleh Tuha Peut terhadap korupsi dana desa oleh Geuchik di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dan apa hambatan Tuha Peut dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan gampong di Gampong Ruseb Ara Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Metode penelitian skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian Lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan. Dari paparan di atas disimpulkan pada skripsi ini yaitu pertama, Tuha Peut tidak maksimal melakukan tugas dan fungsinya sebagai fungsi pengawasan pada Gampong Ruseb Ara. Kedua, Tuha Peut tidak melaporkan laporan terkait Anggaran Pembelanjaan Gampong (APBG) tahun 2018 oleh sebab itu Tuha Peut diberhentikan ketiga, hambatan Tuha Peut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena faktor komunikasi yang kurang baik dengan Geuchik dan Tuha Peut jarang dilibatkan di rapat desa.