Analisis Pemenuhan Hak Jaminan Bagi Tenaga Kerja Yang Telah Di PHK Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan(Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)

Kasus pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan banyak yang tidak mendapatkan jaminan sosial. Ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Masalah penelitian yang diangkat ialah Pertama, bagaimana pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja yang di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dilihat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021?, Kedua, bagaimana tinjauan asas keadilan hukum terhadap pemenuhan hak jaminan kehilangan pekerjaan bagi tenaga kerja di PHK di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar?. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan conceptual approach. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertama, pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja yang telah di PHK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 adalah setiap pekerja wajib diberikan hak jaminan sosial berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Akan tetapi, hak jaminan sosial tersebut tidak dipenuhi oleh beberapa perusahan yang ada di Kota Banda Aceh. Tidak terpenuhinya jaminan sosial tersebut dikarenakan perusahaan tidak mengikutsertakan pekerja dalam program JKP. Kedua, Asas keadilan hukum dalam pemenuhan jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK dalam bentuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah bagian dari upaya mewujudkan keadilan hukum bagi pekerja. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak memenuhi hak pekerja dalam bentuk sanksi administrasi berupa teguran tertulis ataupun sanksi tidak mendapatkan layanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.