Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)

Tindak pidana kesusilaan umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan martabat atau etika. Penyebaran konten asusila ini telah diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ada beberapa hal yang perlu dilihat untuk mengetahui efektivitas hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila yaitu jumlah kasus, jumlah hukuman, serta efektivitas hukumannya. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana hukuman terhadap pelaku penyebaran konten asusila menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat? Dan bagaimana tinjauan sanksi yang diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bagi pelaku penyebaran konten asusila menurut tinjauan efektivitas hukum? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kajian hukum normatif dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukuman yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2016 dapat dikatakan efektif dikarenakan penyelesaian atas perkara ini masih ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang masih terjadi di wilayah Aceh. Sedangkan pada Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak terdapat jumlah perkara penyebaran konten asusila. Daya jangkau yang dimiliki oleh UU ITE lebih tepat dalam hal perkara penyebaran konten asusila sedangkan pada Qanun Jinayat sejauh ini belum seefektif dengan UU ITE karena minimnya kasus yang dijera dengan Qanun Jinayat. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan didapati jumlah kasus penyebaran konten asusila yang datanya dari Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari tahun 2016 sampai tahun 2023, jumlah kasus penyebaran konten asusila mencapai 6 kasus yang tercatat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa UU ITE lebih efektif dalam penyelesaian perkara terhadap pelaku penyebaran konten asusila.