Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam (Studi Kritikan BEM UI Terhadap Presiden RI)

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara perlu memahami hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa perundang-undangan lainnya. Dalam Islam juga membenarkan adanya kebebasan dalam memberikan pendapat, namun kenyataannya, pihak yang menyatakan pendapatnya hari ini akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan sehingga banyak dari masyarakat saat ini yang enggan menyatakan pendapat mereka dalam segala sisi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan yang diberikan negara terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia serta pandangan hukum Islam terhadap kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan kebebasan berpendapat telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahunc 1999, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers, namun realitanya masih belum diterapkan dengan sempurna mengingat masih banyak keluhan di masyarakat, harusnya dengan adanya ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berpendapat, masyarakat dapat dengan leluasa menyampaikan saran maupun kritikannya selagi itu tidak melewati batasan-batasan yang ditentukan. Saat ini dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah dan tumpul keatas, artinya siapa yang berkuasa dia yang bisa semena-mena. Dan hal ini tidak lagi sesuai dengan amanat demokrasi. Selanjutnya dalam fiqh siyasah tanfiziyah sendiri memperbolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan- ketentuan tertentu, dan juga menekankan jika terdapat perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah sehingga dalam musyawarah tersebut dapat diambil jalan tengah dari berbagai pendapat yang disampaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.