Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Perdata (Studi Terhadap Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna).

Setiap orang yang melakukan jual beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat bahkan antar negara. Namun ketika dalam proses jual beli, benda yang diperjual belikan tersebut harus jelas asal-usulnya serta jelas maksud dan tujuan dijualnya benda tersebut sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. Dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna, benda yang diperjual belikan ialah benda yang masih berstatus harta bersama, namun tanpa izin dari salah satu pihak benda tersebut diperjual belikan sehingga dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh. Penelitian ini bertujuang untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan perjanjian jual beli harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian pada Putusan.185/Pdt.G /2021/MS.Bna dan untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan hakim pada nomor perkara 185/Pdt.G/2021/MS.Bna. Adapaun metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan secara Studi Kepustakaan (Library research) dan Pendekatan Perundang-undangan (Statue approach), Metode Wawancara (file research). Dasar Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 185/Pdt.G /2021/MS.Bna ialah baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak memiliki itikad baik sehingga karena transaksi tersebut masih ada pihak yang dirugikan yaitu sipenggugat selaku mantan isitri penjual yang dimana benda yang diperjual belikan tersebut statusnya masih harta bersama. Perbuatan menjual harta bersama tanpa persetujuan suami istri yang telah bercerai dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut cacat hukum dan merupakan tindak pidana penggelapan sehingga dapat diberikan sanksi empat tahun penjara serta denda golongan IV yaitu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan jual beli hendaklah dicek terlebih dahulu benda tersebut merupakah harta bersama atau bukan agar tidak memunculkan masalah kedepannya.