Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi darat merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota seperti melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Namun dalam kenyataan, di Banda Aceh masih banyak terdapat jalan yang rusak yang tidak diperbaiki atau diberi tanda, sehingga dapat mengakibatkan kendaraan kecelakaan lalu lintas. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi pemberlakuan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Kota Banda Aceh, dan apa kendala yang dihadapi terhadap perbaikan jalan di kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaiki jalan yang rusak sudah menunjukkan perannya sebagai penyelanggara terhadap jalan dengan status jalan kota di Kota Banda Aceh walaupun masih terdapat sejumlah kendala. Adapun jalan yang berada secara wilayah hukum Kota Banda Aceh tidak semua jalan tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh sebagai pihak penyelanggaranya khususnya dalam memperbaikinya. Dalam memperbaikinya harus menentukan terlebih dahulu status jalan yang rusak itu apakah termasuk jalan kota ataupun bukan (jalan nasional dan provinsi). Dalam menentukan status jalan rusak Tim Reksi Cepat (TRC) pada Bina Marga Dinas PUPR Kota Banda Aceh menurunkan tim survey untuk mengecek kondisi jalan dan mendata untuk memperoleh estimasi kebutuhan bahan dan anggaran. Kendala Dinas PUPR Kota Banda Aceh dalam melakukan perbaikan jalan di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh yaitu: Terbatasnya dana operasional dalam memperbaiki jalan rusak, Kurangnya SDM, Peralatan belum memadai, Banyak kendaraan berat yang melintasi jalan, dan Status jalan rusak bukan menjadi kewenagan PUPR Kota Banda Aceh dalam memperbaiki jalan rusak tersebut.