Implementasi Wewenang Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut)(Studi Kasus Gampong Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut) dalam konteks pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki peran penting dalam mengambil keputusan serta melibatkan warga desa dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terkait keberadaan dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Responden utama penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi meliputi kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap tugas dan tanggung jawabnya, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang perannya, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, serta upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan musyawarah desa. Dengan demikian, diharapkan implementasi wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan dampak positif bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.