Analisis Keabsahan Penetapan Harga Lelang Emas Menurut Fatwa DSN NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 (Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh)

Lelang adalah proses penjualan di mana barang atau aset yang dimiliki oleh individu atau entitas dijual kepada pihak lain melalui penawaran terbuka. Dalam proses lelang, penjual menetapkan harga awal barang yang akan dijual, sedangkan pembeli membuat penawaran harga yang lebih tinggi dari harga awal tersebut. Dalam konteks penetapan harga lelang emas di Pegadaian, penting untuk mencermati keabsahan penetapan harga karena dalam Islam, harga lelang seharusnya berpatokan pada harga pasar. Namun, dalam praktik lelang Pegadaian, harga yang ditetapkan oleh pusat mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harga pasar.Penelitian ini mengangkat isu tentang keabsahan penetapan harga dalam sistem lelang emas di Pegadaian, terutama dalam konteks prinsip- prinsip syariah. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh dan validitasnya apakah sudah sejalan dengan fatwa DSN MUI No. 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn atau belum. Nah Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan penelitian lapangan serta analisis terhadap proses penetapan harga lelang emas. Melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, klasifikasi data, penilaian data, dan interpretasi data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penetapan harga lelang emas di Unit Pegadaian Syariah Punge mengacu pada harga pasar yang disesuaikan dengan Harga Dasar Lelang Emas (HDLE). Selain itu, keabsahan penetapan harga tersebut sudah selaras dengan ketentuannya yaitu dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.