Analisis Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Banda Aceh

SAMSAT adalah salah satu intansi pemerintahan yang melaksanakan pelayanan publik di bidang administrasi pembayaran PKB yang terdiri dari petugas kepolisian, Dispenda, dan perusahaan asuransi Jasa Raharja. Untuk mencapai proses indeks kepuasan masyarakat maka dari itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelayanan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT di Kota Banda Aceh. Pendekatan penelitian adalah menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan PKB terdiri dari tahunan dan lima tahunan. Prosedur PKB tahunan dimulai dengan registrasi, pengecekan dan pengesahan didampingi oleh petugas kepolisian, penetapan dan validasi biaya PKB oleh petugas Dispenda, penetapan SWDKLLJ oleh petugas Dispenda, pembayaran oleh petugas Bank Aceh, dan penyerahan. Selain pembayaran di kantor wajib pajak mendapatkan pelayanan melalui Drive Thru dan SAMSAT keliling dapat dilaksanakan dalam satu loket dengan persyaratan STNK asli dan identitas diri (e-KTP) pemilik kendaraan bermotor harus sinkron. Besar tarif PKB tahunan di atur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2021 di mana tarif PKB merupakan hasil perkalian dari koefisien bobot NJKB dengan koefisien koefisien bobot yang mencerminkan kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan, serta tarif progresif dari data kepemilikan kendaraan bermotor. Pelayanan PKB lima tahunan hanya dapat dilakukan di kantor SAMSAT tempat kendaraan bermotor pertama kali terdaftar, karena membutuhkan pengecekan fisik ranmor untuk prosedur regident ranmor. Tarif PKB lima tahunan total dari PKB tahunan ditambah dengan tarif administrasi pergantian STNK dan TNBK baru yang diatur dalam UU Nomor 60 Tahun 2016.