Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh Dalam Upaya Pengembangan Kota Layak Anak Provinsi Aceh (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh merupakan salah satu Instansi atau Lembaga di bawah Pemerintahan Aceh yang bertanggung jawab mengurusi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Aceh. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres No 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Upaya penerapan Kabupaten dan Kota Layak Anak sudah berjalan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pada tahun 2021 Aceh hanya mampu memenangkan penghargaan Kabupaten dan Kota Layak Anak dengan jumlah 6 Penghargaan Kota Banda Aceh Kategori Madya dan 5 Kabupaten dan Kota lainya hanya mampu pada tingkat Pratama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam upaya mengembangkan program KLA di Aceh serta mengetahui hambatan komunikasi yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pengembangan KLA di Provinsi Aceh. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivasi sosial, persepsi, keyakinan, dan pemikiran individu, kelompok, dan lembaga dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh untuk mengembangkan program Kabupaten dan Kota Layak Anak yang terhambat oleh sulitnya menyamakan persepsi masing-masing individu dalam pembangunan KLA, mengingat masing-masing individu memiliki kepentingannya masing-masing dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk secara sukarela terlibat dalam pembangunan Kabupaten Kota Layak Anak menurut temuan penelitian ini. Hal lain juga kurangnya pemanfaatan media sosial Pemerintah dalam melakukan kampanye program Kabupaten dan Kota Layak Anak termasuk regulasi Pemerintah Daerah yang berganti-ganti sehingga berimbas pada plot jabatan yang membidangi urusan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak dan mengakibatkan gangguan pada support anggaran.