Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Studi pada KMP Aceh Hebat 2 Lintasan Ulee lheue-Balohan)

perusahaan jasa atau pengelola jasa penyeberangan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 62 tahun 2019. Adapun rumusan masalah penelitian ini, pertama, bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2019 pada KMP Aceh Hebat 2?, kedua, apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaaan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan pada penumpang?. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan SPM angkutan penyeberangan pada penumpang di atas Kapal Aceh Hebat 2 lintasan Ule Lheue-Balohan belum berjalan maksimal, namun sudah berjalan cukup baik, sudah banyak indikator yang terpenuhi akan tetapi juga terdapat pelaksanaan pelayanan yang belum terpenuhi seperti belum tersedianya kursi roda, petugas keamanan dan bagasi. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPM angkutan penyeberangan meliputi faktor pendukung dan penghambat. faktor pendukung adalah adanya monitoring yang dilakukan setahun sekali beserta dikeluarkan nya surat rekomendasi/ catatan. pada faktor penghambat terdapat faktor internal dan faktor ekteranal. pada faktor internal adalah kurangnya kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan yang mana Dinas Perhubungan Aceh tidak memeliki SDM yang memiliki sertifikasi marine inspector. pada faktor ekternalnya adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari penumpang dalam menjaga fasilitas yang disediakan