Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Menurut Imam Al-Mawardi (Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe (Pada Pasal 96 UU No 11 Tahun 2006 Tentang UUPA)

Kepemimpinan merupakan perwujudan dari keimanan dan amal saleh. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mementingkan diri, kelompok, keluarga, kedudukannya dan hanya bertujuan untuk kebendaan, penumpukan harta, itu bukanlah kepemimpinan Islam yang sebenarnya, meskipun seorang pemimpin tersebut beragama Islam. Sebagaimana dipahami, bahwa tidak semua orang layak, mampu atau berhak memimpin. Kepemimpinan adalah bagi dia atau mereka yang layak dan berhak saja. Dalam konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe telah disebutkan syarat-syarat bagi seorang pemimpin yang layak untuk diangkat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui konsep kepemimpinan dalam Islam, baik menurut konsep kepemimpinan Al-Mawardi atau pun menurut konsep kepemimpinan Wali Nanggroe dalam pasal 96 UU No 11 tahun 2006 tentang UUPA. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (liblary riserch)terhadap Al-Qur`an, Hadist, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam studi pustaka dianalisa dengan metode deskriptif, dimana secara deduktif bertujuan mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus baik dalam bentuk definisi maupun dalam bentuk konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe. Kemudian secara komperatif penulis membandingkan beberapa konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan konsep kepemimpinan yang sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Islam. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, jika seorang pemimpin tidak ada maka akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Pemimpin itu adalah orang yang akan berada didepan untuk membimbing, menuntun atau menjaga baik itu agama, negara dan masyarakat yang dipimpinnya, bahkan adat istiadat pun harus ada yang memimpinnya, agar terjaga kemurnian adat istiadat yang ada di dalam masyarakat Aceh