Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Analisis Program Beasiswa Pendidikan Di Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Baitul Mal kota Banda Aceh adalah sebuah Lembaga Daerah Non stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta lainnya. dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi Wali/wali pengawas terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. Adapun pada pasal 10 Qanun Nomor 10 Tahun 2018, telah diberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, sedangkan pengelolaan zakat dan infaq pada pasal 97 ayat (1). Bahkan Baitul Mal menjalankan beberapa program salah satunya yaitu program Pendidikan. Peneliti ini mengkaji Bagaimana kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat produktif. Kedua Apakah program beasiswa pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh, sudah sejalan dengan kewenangan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, karena merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam pembahasan ini mengenai Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalakan program beasiswa pendidikan yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2018, adapun program beasiswa pendidikan Baitul Mal Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menampung kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Oleh karena itu untuk kedapannya Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu membentuk tim untuk menambah kepercayaan terhadap para muzakki. Kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh pada program beasiswa pendidikan sudah sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan di dalam Qanun Baitul Mal. Terjadi tidak tersalurnya beasiswa kepada masyarakat dikarenakan kurang sosialisasi dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal.