Analisis Sistem Perjanjian pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima dari Sitaan Satpol PP Ditinjau menurut Hukum Islam

Rizki Maulida Putri, 121309871 (2018) Analisis Sistem Perjanjian pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima dari Sitaan Satpol PP Ditinjau menurut Hukum Islam. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Mengenai tentang Sistem Pejanjian)
RIZKI MAULIDA PUTRI.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (525kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Form B dan Form D.pdf

Download (448kB) | Preview

Abstract

Pedagang kaki lima sering menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, karena umumnya menjajakan dagangannya menggunakan fasilitas publik, seperti jalan raya, trotoar dan taman. Pemda melalui Satpol PP berusaha menegakkan perda sehingga harus mengeksekusi barang dagangan PKL. Penelitian ini mengkaji bagaimana diktum perjanjian yang disepakati oleh PKL dengan Satpol PP kota Banda Aceh, bagaimana konsekuensi perjanjian yang disepakati dengan Satpol PP, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian penyelesaian sitaan harta PKL yang dilakukan oleh Satpol PP kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan lapangan (field research). Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Perjanjian yang disepakati pihak PKL setelah harta disita oleh Satpol PP dan konsekuensinya yang disebabkan oleh pelanggaran bila ingin mengambil kembali barang dagangannya maka mereka harus membuat surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai sehingga mengikat dan bersifat memaksa dan mendisiplinkan PKL agar tidak berdagang di tempat fasilitas-fasilitas publik. perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP Banda Aceh tersebut merupakan perjanjian baku yang memiliki klausula-klausula yang harus dipatuhi oleh PKL sehingga risiko dari pelanggaran tersebut yaitu penyitaan dagangan PKL. Diktum perjanjian dibuat untuk menjaga fasilitas publik tetap dalam peruntukan semula yaitu untuk kepentingan publik bukan tempat berdagang PKL. Bila melanggar diktum perjanjian yang disepakati maka pihak PKL harus berhadapan langsung dengan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh dan juga harus menerima segala konsekuensinya. Adapun di antara konsekuensi dari perjanjian yang dibuat yaitu apabila PKL melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka barang dagangan akan disita oleh aparat satpol PP, dan barang tersebut tidak dikembalikan lagi. Dalam perspektif Islam perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP dengan pihak PKL merupakan perjanjian baku dan diktum perjanjian yang dibuat sesuai otoritatifnya untuk melindungan kepentingan masyarakat dan milk al-daulah yang ditujukan untuk maslahat ‘ammah.Pihak PKL tidak dapat menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi apalagi untuk menghasilkan profit namun di sisi lain telah menimbulkan penyimpangan penggunaan fasilitas publik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembnimbing : 1. Dr.H. Muhammad Maulana, MA; 2. Husni A. Jalil, S.Hi., MA
Uncontrolled Keywords: Perjanjian, Pedagang kaki lima, Satpol PP, Hukum Islam
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.23 Perjanjian (Termasuk Gadai)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Rizki Maulida Putri
Date Deposited: 23 Apr 2018 02:08
Last Modified: 23 Apr 2018 02:08
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3563

Actions (login required)

View Item View Item
TOP