Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam Di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Aceh dapat diselesaikan melalui mediasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Begitu juga di Kecamatan Tapaktuan Kab. Aceh Selatan yang sudah terdapat tiga kasus diselesaikan secara mediasi oleh aparatur gampong. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah pertama, mengapa sebab mediasi menjadi pilihan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa di Kota Tapaktuan dan kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa lewat mediasi di Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan. Hasil penelitian diketahui bahwa pertama, mediasi menjadi pilihan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan karena penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan tidak membutuhkan biaya besar, adanya kesadaran dan itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan, serta keterbukaan keluarga korban untuk memaafkan dan tidak ingin memperpanjang masalah dengan apa yang sudah dialami oleh korban kecelakaan yang meninggal dunia dengan tujuan masalah dapat diselesaikan secara adil terhadap korban. Kedua, menurut tinjauan hukum pidana Islam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan melalui hukum adat sudah dilakukan sesuai ketentuan Islam, karena pihak adat melibatkan kedua pihak baik korban maupun pelaku dengan memberikan sanksi berupa denda (diyat) berupa uang tunai. Penyelesian kecelakaan lalu lintas termasuk ke dalam jarimah ta’zir karena tidak ada ketentuan dalam Al-Qur’an yang mengatur tindak pidana ini, selengkapnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.