Politik Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Dasar hukum pengangkatan penjabat kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak selain menggunakan UU No. 10 Tahun 2016 juga berdasar kepada PP No. 49 Tahun 2008 sebagai perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah, Pertama, bagaimana ketentuan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pengangkatan penjabat kepala daerah, dan Kedua, bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengangkatan Penjabat kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data (library research). Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa, Aturan pelaksana tersebut sangatlah kurang lengkap dan tidak lagi relevan karena masih mengalami tumpang tindih. Hal ini jelas men-imbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, karena undang-undang dan aturan pelaksananya memuat ketentuan yang berbeda dan berlawanan. Adanya pertentangan tersebut membuktikan bahwa regulasi dari pengangkatan penjabat kepala daerah masih cacat dan tidak lengkap. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah dipandang perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah akibat penundaan Pilkada, ka-rena hal tersebut menjadi hal yang sangat krusial terutama karena diharapkan penjabat yang mengisi jabatan kepala daerah memiliki kemampuan untuk mem-impin daerah dan melanjutkan pembangunan di daerah yang merupakan tujuan atau politik hukum agar tidak terjadi vacum of power, sehingga ditunjuk kepala daerah untuk dapat melanjutkan pembangunan di daerah.