Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat

Skripsi ini berjudul “Respon Kader HMI Cabang Banda Aceh terhadap Gerakan Revisi Qanun Jinayat.” Kebijakan qanun jinayat merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam melaksanakan keistimewaan Provinsi Aceh di bidang syariah termasuk jinayat (hukum pidana Islam). Qanun jinayat mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam. Di dalam Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum pidana hanya mengatur sepuluh pidana utama, salah satunya yaitu khamar, judi, khalwat, zina, dan lain-lain. Ketentuan dalam qanun selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak ke korban. Semua anggota tim pembahas sepakat dengan perubahan pasal ini. Politikus PKS Aceh meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap perubahan qanun tersebut, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ketidakikutsertaan HMI dalam revisi Qanun Jinayat dikarenakan beberapa keanggotaan HMI tidak percaya diri dalam menyuarakan hak-hak suaranya di hadapan DPRA Aceh, dan sebagian beranggapan revisi yang dilakukan adalah hanya revisi minor dan skala kecil.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian ini jenis pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun objek dari penelitian adalah respon Kader HMI Cabang Banda Aceh.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam revisian qanun jinayat masih minimnya keterlibatan ormas, organisasi mahasiswa Islam, kepemudaan. Sepatutnya keterlibatan mereka dalam revisi qanun jinayat dapat membuahkan hasil yang baik demi tegaknya syariat Islam di Provinsi Aceh. HMI Cabang Banda Aceh juga menginginkan qanun jinayat di Provinsi Aceh yang layak direvisi ialah tidak diaturnya hak restitusi atau ganti rugi untuk korban. Disisi lain, qanun jinayat juga membebankan pembuktian kepada pihak korban.