Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal Terhadap Penyediaan Fasilitas Umum Pada Destinasi pariwisata halal Di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya

Rahmat Mauliza, 170102144 (2023) Implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal Terhadap Penyediaan Fasilitas Umum Pada Destinasi pariwisata halal Di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya. Masters thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Qanun Nomor 10 tahun 2019, Pariwisata Halal, kecamatan Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya.] Text (Qanun Nomor 10 tahun 2019, Pariwisata Halal, kecamatan Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya.)
Rahmat Mauliza, 170102144, FSH, HES.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (6MB)

Abstract

Salah satu jenis pariwisata yang meiliki trend perkembangan yang baik ialah pariwisata halal yang berlandaskan pada ketentuan Hukum Islam. Aceh menjadi salah satu daerah yang dinilai sangat strategis dalam pengembangan Pariwisata halal, salah satunya adalah di Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Saat ini Aceh Jaya memiliki Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan pariwisata halal. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dari Qanun tersebut sangatlah minim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal di Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, dan apa saja kendala dalam implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Jaya Nomor 10 Tahun Tentang Pariwisata Halal di kecamatan Setia Bakti belum sempurna, dari 5 destinasi yang peneliti wawancarai belum ada destinasi wisata yang mengimplementasikan ketentauan Qanun dengan sempurna. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi Qanun tersebut seperti kurangnya pemahaman dari pelaku wisata, kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan, keterbatasan biaya operasional/Anggaran, banyaknya perubahan-perubahan pada Qanun, pada resolusi sehingga ada beberapa ketentuan untuk diverifikasi Kembali, kurangnya minat pengunjung/masyarakat ke destinasi pariwisata, dan kurangnya pengawasan dari pihak dinas terhadap alokasi dana yang diberikan kepada destinasi pariwisata

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X0 Islam
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Rahmat Mauliza Rahmat
Date Deposited: 04 Mar 2024 02:44
Last Modified: 04 Mar 2024 02:44
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35925

Actions (login required)

View Item
View Item