Penanganan Jarimah Khalwat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)

Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh telah melahirkan beberapa qanun diantaranya qanun yang mengatur tentang jinayah seperti jarimah khalwat. Lahirnya qanun ini sebagai upaya mencegah dan mengawasi timbulnya perbuatan-perbuatan yang melanggar Syariat Islam di Aceh. Bentuk dari upaya pecegahan ini melahirkan adanya satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai Lembaga pengawasan syariat Islam di Aceh. Sehingga fokus kajian penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam pencegahan dan penanganan jarimah khalwat di Aceh Barat Daya. Penulis melakukan penelitian ini dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu, studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: Pertama, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk untuk memastikan terlaksananya setiap peraturan yang telah dibentuk terutama dalam pengawasan Syariat Islam dan memiliki kewenangan tersendiri. Kedua, Satpol PP dan WH dalam upaya melakukan penegakan Syari’at Islam di Aceh Barat Daya khususnya kasus Jarimah Khalwat adalah dengan melakukan sosialisasi,patroli dan pembinaan kepada masyarakat. Adapun bentuk penanganan Jarimah Khalwat yang dilakukan adalah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka pelanggaran kasus Jarimah Khalwat di Aceh Barat Daya berdasarkan data dari Satpol PP dan WH.