Pelaksanaan Reward dan Punishment Dalam Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh

Pelaksanaan Reward dan Punishment menjadi salah satu keberhasilan suatu lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam Aparatur Sipil Negara, begitu pula pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Pelaksanaan reward dan punishment sendiri telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Latar Belakang dari penelitian ini berdasarkan observasi awal peneliti melalui wawancara langsung dengan salah satu Aparatur Sipil Negara, pada tahun 2022, bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam melaksanakan pekerjaan masih kurang disiplin, seperti adanya beberapa pegawai terlambat masuk kerja, keluar pada jam kerja, pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, ketidakhadiran tanpa keterangan surat yang resmi, terlalu santai dalam bekerja serta masih kurangnya kesadaran terhadap pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Reward dan Punishment daplam kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan mengetahui hambatan pelaksanaan Reward dan Punishment dilaksanakan dengan baik atau tidak dalam kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reward dan punishment telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan reward dilakukan dengan adanya Tunjangan Pra Kerja (TPK) bagi pegawai yang disiplin dalam kinerjanya dan pelaksanaan punishment diberikan dengan hukuman teguran dan sanksi pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak bisa ditindaklanjuti untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Serta hambatan dalam pelaksanaan reward dan punishment yaitu panjangnya proses yang harus ditempuh dalam pemberian sanksi tersebut, serta dari segi tingkat kedisiplinan pegawai dalam kategori baik secara keseluruhan, hasil laporan kehadiran pegawai menunjukkan kinerja yang mereka lakukan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan serta dapat dinilai dalam memotivasi kinerja para pegawai.