Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Pengukuhan Dewan Majelis Adat Aceh Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 6/G/2019/PTUN.BNA)

Permasalah dalam penelitian ini bermula dari adanya sengketa terkait tentang penolakan Gubernur untuk mengukuhkan Badruzzaman sebagai ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Besar. Penggugat telah melakukan upaya sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi tidak ditanggapi oleh pihak tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apa saja upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat agar tergugat melaksanakan putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA. dan juga apa saja problematika dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Undang Undang,analisis,dan teori teori hukum. data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan metode library research, yang kemudian di analisis dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pertama, bahwasannya upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA bukan merupakan proses regulasi sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang Undang Undang Peradilan Tata Usaha. Kedua, bahwa masih banyak problematika dalam pelaksanaan putusan PTUN dimana celah untuk pejabat tidak mau melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap masih terbuka lebar.