Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tentang Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Terhadap

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitulah bunyi asas yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan memiliki peran aktif dengan cara membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun pada perkara permohonan penetapan ahli waris di mahkamah syar’iyah meulaboh dalam putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo, belum terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, instrumen penelitian ini berupa KUHPer, KUHAP, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo dan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada putusan No. 19/Pdt.P/2019/MS.Mbo tidak memberikan pengaruh pencarian keadilan. Majelis Hakim dalam pelaksanaan asas peradilannya masih kurang efisien, karena disini diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan peradilan sebagai tempat jalan untuk mencari kepastian hukum bagi masyarakat.