Analisis Penerapan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh PT.BPR Syariah Hikmah Wakilah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

Bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam usaha yang melibatkan hubungan antara lembaga keuangan dan penyimpan dana, serta antara lembaga keuangan dan peminjam dana. Hasil usaha kemudian dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada untuk menganalisis penerapan bagi hasil terhadap pembiyaan UMKM oleh PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yang nantinya penulis akan melakukan penelitian lapangan ataupun kepustakaan Kemudian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris yang nantinya penulis akan menganalisis tentang Analisis Penerapan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh PT.BPR Syariah Hikmah Wakilah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000. Data yang diperoleh melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa dengan cara eskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini ialah PT BPRS Hikmah Wakilah menerapkan mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan UMKM dengan revenue sharing dan profit sharing, menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Perusahaan menetapkan persentase bagi hasil di awal perjanjian, umumnya 50%:50% atau 70%:30%, dari hasil yang diperoleh nasabah. Kemudian PT BPR Syariah Hikmah Wakilah cenderung menggunakan pendekatan revenue sharing dalam pembagian hasil, yang menyebabkan fluktuasi sesuai dengan pendapatan usaha nasabah. Pendekatan ini menggambarkan dinamika pembagian hasil yang terkait dengan performa pendapatan usaha nasabah. Meskipun bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada awal perjanjian, ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000. Keberadaan nominal tetap dalam pembayaran angsuran bulanan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha nasabah dan persentasi yang disepakati dalam perjanjian