Tugas Komisi Perlindungan Anak Anak Indonesia Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Ditinjau Menurut Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang bermasalah dengan hukum yang menjadi korban dari akibat hukum dan ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh, baik sebagai anak pelaku pidana, anak korban dan anak saksi. Di Tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 2.982 kasus anak diklaster Perlindungan Khusus Anak, diantaranya 126 kasus Anak berhadapan hukum sebagai pelaku dan 7 kasus sebagai saksi. Tujuannya untuk mengetahui Bagaimana tugas komisi perlindungan anak Indonesia dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan pada anak berhadapan hukum, Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana perbedaan dalam pemberian jaminan hukum pada anak pelaku pidana dan anak korban oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1). Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan pada anak berhadapan hukum berupa pelaksanaan monitoring, pemantauan dan evaluasi, 2). Pelaksanaan pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah efektif dalam pemenuhan hak-hak anak berhadapan hukum, 3). Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, baik korban maupun pelaku memliki hak untuk mendapat jaminan hukum sebagai upaya Restorative Justice (RJ). Jaminan hukum pada anak pelaku pidana berupa pendampingan dipersidangan dan rehabilitasi dalam pengawasan KPAI, sedangkan pada anak korban berupa pelayanan medis dan bantuan hukum berupa upaya pemulihan kerugian yang di derita korban anak.