Peran Keuchik Dalam Pembangunan Infrastuktur Gampong Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong (Studi Kasus Gampong Cot Girek Kecamatan Peusangan)

Keuchik sebagai pemerintah Gampong memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintahan Gampong Cot Girek Kecamatan Pesangan masih ada pembangunan-pembangunan yang belum telaksanakan hingga saat ini seperti pembangunan dalam bidang pendidikan dan jalan. Peran Keuchik belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran Keuchik dan perangkat Keuchik untuk berkomunikasi kepada masyarakat, yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung. Peneliti ini mengkaji bagaimana peran Keuchik dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Cot Girek Kecamatan Pesangan Kabupaten Bireuen, dan bagaimana tinjauan Undang-Undang terhadap peran Keuchik dalam melaksanakan pembangunan di Gampong Cot Girek Kecamatan Pesangan Kabupaten Bireuen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa Peran Keuchik dalam pelaksanaan pembangunan yaitu sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Gampong, juga sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan pembangunan Gampong. Pemerintah Gampong sudah berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Gampong. Namun masyarakat Gampong relatif kurang dilibat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Gampong Cot Girek. Dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, Keuchik kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif sehingga peran Keuchik Gampong Cot Girek dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.