Legal Otoritas Pemerintah Aceh Dalam Penegakan Hukum Perbankan Konvensional Ke Perbankan Syariah Di Aceh” (Studi Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini tentang Otoritas Pemerintah Aceh dalam Pengubahan Lembaga Keuangan Konvesional ke Lembaga Keuangan Syariah dan Penerapannya di Aceh di tinjau menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Adapun permasalahan dalam skripsi ini Pertama bagaimana otoritas Pemerintah Aceh dalam pengubahan lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Kedua bagaimana penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana otoritas Pemerintah Aceh dalam pengubahan Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimana penerapannya di Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok Kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dengan berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah Aceh memiliki otoritas dalam mengalihkan operasional lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah didasari atas Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Serta penerapannya masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Aceh sampai saat ini, di antaranya yaitu: Inkulasi keuangan yang semakin terbatas, penerapan Lembaga Keuangan Syariah pada lembaga keuangan non Perbankan, kesiapan Lembaga Keuangan Syariah dalam membangun infrastruktur keuangan, keterbatasan produk perbankan syariah dan keterbatasan akses modal Perbankan Syariah.