Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam Mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Keberadaan tambang emas ilegal di Aceh Selatan terus banyak, salah satunya di Kecamatan Sawang. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah karena akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan warga setempat. Adapun permasalah yang diteliti ialah bagaiaman pengelolaan pertambangan emas di Kabupaten Aceh Selatan? dan bagaimana bentuk peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah?. Penelitian ini menggunakan pedekatan pendekatan kasus (case approach) yang bersifat kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan pertambangan emas di Kabupaten Aceh Selatan, dilakukan secara ilegal oleh masyarakat dengan mengambil emas secara tradisional dengan melakukan penggalian pada badan-badan gunung secara bersama-sama oleh masyarakat dan mengolahnya secara juga secara tradisionel menggunakan air raksa melalui mesin gelondong emas. Bentuk peran pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Qanun Aceh No 15 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara berupa penentuan izin pertambangan secara legal, Menyusun dan Mengadakan Sosialisasi Qanun Aceh No 15 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan pengawasan hingga penutupan aktivitas pertambangan yang ilegal. Ditinjua siyasah Tanfidiyah pemerintah Aceh Selatan sudah melakukan peranannya berdasarkan hukum tata negara Islam, dimana melalui berbagai elemennya mulai dari dinas terkait, pihak kepolisian, aparatur ditingkat kecamatan dan desa sebagai bagian lembaga eksekutif yang berkewajiban menjalankan Qanun Aceh No 15 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang sudah menjalankan peranannya sesuai ketentuan yang ditetapkan