Analisis Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh

Saat ini kerap ditemukan anak yang bukan dalam kategori usia kerja berjualan buah keliling hingga menjadi badut di cafe, lampu merah, maupun warung kopi di Kota Banda Aceh. Terlebih jam kerja mereka melebihi 3 jam sehari dan pekerjaan yang dilakukan dapat membahayakan keselamatan mereka serta mengganggu pendidikan anak sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisispasi pemangku kepentingan dalam penanganan pekerja anak di Kota Banda Aceh dan tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan dalam penanganan pekerja anak di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam penanganan pekerja anak di Kota Banda Aceh: Pertama, Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan kepada pekerja anak. Kedua, DP3AP2KB Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan dalam pencegahan dan layanan penanganan kekerasan pada anak. Ketiga, UPTD PPA Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan dengan respon cepat dan sifatnya psikoedukasi kepada anak korban kekerasan. Keempat, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan dalam pengawasan, penertiban dan pengamanan pekerja anak dalam memaksimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya, tantangan dalam penanganan pekerja anak di Kota Banda Aceh: 1) Perilaku masyarakat yang mudah merasa iba dan kasihan kepada pekerja anak, 2) Perilaku pekerja anak yang sudah nyaman bekerja di jalanan, 3) Keterbatasan kewenangan pemerintah kota karena pekerja anak tersebut bukan mayarakat asli dari Kota Banda Aceh, 4) Lemahnya hukum yang berlaku dan tidak ada regulasi khusus terkait pekerja anak