Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Aceh

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perundang-undangan lainnya. Fokus utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Aceh, apa saja alat bukti proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik, apa saja kendala dan hambatan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini berbentuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris, sumber data penelitian ini adalah data lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Aceh yaitu pada setiap masyarakat yang melapor melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), selanjutnya masuk di Ditrekrimsus, khususnya di cyber. Apabila memenuhi unsur, maka dibuatkan Laporan Polisi jika terpenuhinya alat bukti dan dilihat proses mencemarkan, karena perkara pencemaran nama baik termasuk di Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Alat bukti proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik adalah screenshot hasil postingan yang dilaporkan dan link urlnya. Apabila memasuki tahap penyidikan barang bukti yang dapat disita berupa handphone/nomor, akun media sosial yang dilaporkan, email dan password, serta akun yang menjadi sumber pelaporan. Kendala dalam penyidikan yaitu akun yang dilaporkan akun palsu dan akun yang sudah dihapus. Hambatan penyidikan yaitu keterangan ahli/unsur pasal tidak ditemukan/perkara tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.